Kerangka Acuan Kerja (KAK): Definisi & Kepatuhan Regulasi SK-5 BUMN

Dokumen perencanaan pengadaan yang memuat latar belakang kebutuhan, maksud dan tujuan pekerjaan, ruang lingkup kegiatan, keluaran (deliverables) yang diharapkan, jangka waktu pelaksanaan, pagu anggaran berbasis HPS, kualifikasi penyedia dan tenaga ahli, serta kriteria evaluasi penawaran. Dalam pengadaan pendampingan ICOFR dan software GRC BUMN, KAK menjadi instrumen utama Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan penawaran yang masuk sebanding dan dapat dievaluasi secara objektif. KAK yang baik merumuskan ruang lingkup berbasis tahapan SK-5 (scoping, RCM, walkthrough Lini 2, pengujian TOD/TOE Tabel 22, asersi Direksi), mensyaratkan sertifikasi tenaga ahli yang relevan (seperti CA, CIA, CISA, CRMA), menetapkan arsitektur data (on-premise atau private cloud sesuai UU PDP), serta mencantumkan SLA, ketentuan alih pengetahuan, dan denda keterlambatan secara eksplisit. Pelajari amanat regulasi Perpres 16/2018 jo. 12/2021 & Pedoman Pengadaan BUMN dan solusi kepatuhan pengendalian internal BUMN.